Home » Pemko Batam Gesa Sertifikasi Lahan di 37 Titik Kampung Tua

Pemko Batam Gesa Sertifikasi Lahan di 37 Titik Kampung Tua

Yusfa Hendri

IDNNews.id, Batam – Pemerintah Kota Batam terus menggesa sertifikat lahan untuk warga yang ada di 37 titik Kampung Tua di Kota Batam.

Dimana luas keseluruhan kampung tua yang setara dengan 2,65 persen dari luas Pulau Batam ini, tersebar di sembilan kecamatan dan 18 kelurahan.

Di dalamnya termasuk area hutan lindung seluas 298.323 m2, Daerah Penting Cakupan Luas bernilai Strategis (DPCLS) seluas 210.599 m2, dan Hak Pengelolaan Lahan (HPL) di dalam kampung tua dari Badan Pengusahaan (BP) Batam seluas 1.849.718 m2.

Selain itu, ada juga alokasi Pengelolaan Lahan (PL) dari BP Batam kepada pihak ketiga di wilayah kampung tua ini seluas 3.807.729 m2.

Sementara, BPN Kota Batam juga telah mendata ada sekitar 17.655 bangunan dari 21.180 Kepala Keluarga yang mendiami 42.970 bidang tanah ini.

Yusfa Hendri
Yusfa Hendri

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kota Batam, Yusfa Hendri saat ditemui awak media pada Rabu (10/10/2019) mengatakan bahwa 3 dari 37 titik Kampung tua yang ada di Batam diketahui telah masuk dalam kategori ‘Clear dan Clean’.

Maksudnya adalah, tidak ada lagi persoalan yang melingkupi kampuang tua itu sendiri. Misalnya, kawasannya tidak masuk dalam kawasan hutan lindung, sudah keluar dari HPL dan telah diselesaikan PL-PL nya.

“Dari 37 itu, ada 3 titik yang sudah clear dan clean. Diantaranya kampung Tanjungriau, Tanjungundap, dan Sei Binti. Bahkan Terhitung 9 Oktober lalu, tim telah melakukan pengukuran persil di wilayah Tanjungriau, Batam,” jelasnya.

Ia pun menargetkan hingga akhir tahun ini, Badan Pertahanan Nasional Kota Batam sudah menganggarkan dalam bentuk penerbitan sertifikat sebanyak 2.500 persil atau bidang.

pemko batam

“Dan ini yang akan kita kejar. Mudah-mudahan dalam akhir tahun ini sudah ada sertifikat dari kampung tua yang akan dikeluarkan sertifikatnya,” jelas Yusfa.

Baca Juga  Ratusan Pelajar Ramaikan Lomba Cerdas Cermat dan Kreasi Jingle ATB

Sebagaimana diketahui, BPN hanya akan memberikan status hak guna bangunan (HGB), artinya lahan yang mereka tempati itu tetap menjadi milik negara.

Dan dari 37 titik kampung tua ini, sebanyak 32 kampung memiliki sempadan laut. Masih ada warga yang terus menjaga tradisi mereka tinggal di rumah panggung khas Melayu di atas laut, walaupun memang jumlah mereka tidak dominan seperti tahun-tahun sebelumnya. (Iman Suryanto)


DomaiNesia

Berita Terkait