Home » Pemko Batam Mangkir dari Perjanjian. Pedagang Pasar Induk Jodoh: Kami Diminta Tempati Pasar Milik Swasta

Pemko Batam Mangkir dari Perjanjian. Pedagang Pasar Induk Jodoh: Kami Diminta Tempati Pasar Milik Swasta

IDNNews/Iman Suryanto, Aksi Unjuk Rasa yang dilakukan oleh para pedagang korban penggusuran Pasar Induk Jodoh di pintu masuk Gedung Pemko Batam beberapa waktu lalu.

IDNNews.id, Batam – Meski sudah berjanji akan memenuhi semua keluhan pedagang yang menjadi korban penggusuran dan revitalisasi Pasar Induk Jodoh, ternyata Pemerintah Kota Batam mangkir dari kesepakatan yang sebelumnya disepakati saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) di DPRD Batam beberapa waktu lalu.

Dimana dalam RDP tersebut, Pemerintah Kota Batam melalui Kadisperindag-nya, Gustian Riau, mengaku akan memenuhi beberapa tuntutan para pedagang.

Yakni permintaan pedagang agar Pemko Batam membuka pagar di lahan seluas 0,57 hektar yang berlokasi tepat di samping Pasar Induk Jodoh.

Dimana lokasi sementara tersebut, nantinya diperuntukan para pedagang yang terdampak penggusuran, untuk kembali menjalani aktivitasnya hingga Pasar Induk Jodoh selesai di revitalisasi.

IDNNews/Iman Suryanto, Aksi Unjuk Rasa yang dilakukan oleh para pedagang korban penggusuran Pasar Induk Jodoh di pintu masuk Gedung Pemko Batam beberapa waktu lalu.
IDNNews/Iman Suryanto, Aksi Unjuk Rasa yang dilakukan oleh para pedagang korban penggusuran Pasar Induk Jodoh di pintu masuk Gedung Pemko Batam beberapa waktu lalu.

“Akan tetapi kenyataannya, kemarin saya dipanggil Gustian Riau ke kantornya. Beliau tetap meminta kami menempati pasar milik swasta yang digratiskan selama 6 bulan. Dan selanjutnya para pedagang akan dipungut biaya sebesar Rp 1 juta per bulan. Dimana dari jumlah tersebut, belum termasuk listrik, biaya pengamanan dan air,” kata Boni Ginting, salah satu perwakilan pedagang saat ditemui awak media di Pasar Induk Jodoh

Baginya dan pedagang lain, apa yang diminta oleh Pemko Batam telah melanggar kesepakatan yang telah disepakati. Sementara, lahan seluas 0,57 hektar saat ini masih terpagar dan telah dipancang beberapa kayu.

Sementara itu, salah seorang pendamping pedagang dari LSM Gebrak, Agung mengungkapkan keprihatian atas tidak kooperatifnya Pemko Batam terhadap para pedagang yang terdampak penggusuran.

IDNNews/Iman Suryanto, Aksi Unjuk Rasa yang dilakukan oleh para pedagang korban penggusuran Pasar Induk Jodoh di pintu masuk Gedung Pemko Batam beberapa waktu lalu.
IDNNews/Iman Suryanto, Aksi Unjuk Rasa yang dilakukan oleh para pedagang korban penggusuran Pasar Induk Jodoh di pintu masuk Gedung Pemko Batam beberapa waktu lalu.

“Para pedagang ini jadinya tidak bisa berjualan sampai saat ini, karena kesepatan antara pedagang dan Pemko Batam tidak berjalan,” ungkap Agung.

“Apabila tetap tidak ditanggapi, kami akan kembali melakukan demo dengan masa yang lebih banyak. Mulai dari pedagang, organisasi mahasiswa dan paguyuban,” tegasnya.

Baca Juga  Kembangkan Sektor Ini, Pemkab Anambas Datangi Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, pembahasan terkait dampak penggusuran Pasar Induk Jodoh terus berlanjut. Dimana Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Batam mengajak Pemerintah Kota Batam dan Pedagang untuk hadir dan mencari solusi yang terbaik bagi dua belah pihak.

Hal ini terlihat dalam Rapat dengar pendapat antara pedagang DPRD Batam di ruang serbaguna DPRD Batam, Jumat (8/11/2019) pagi.

Pada momen tersebut, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Batam Nuryanto merespon keluhan para pedagang Pasar Induk Jodoh.

“Dari hasil pertemuan tersebut, dihasilkan beberapa kesepakatan antara Pemerintah Kota Batam dan Pedagang,” jelas Politisi PDI Perjuangan.

IDNNews/Iman Suryanto, Aksi Unjuk Rasa yang dilakukan oleh para pedagang korban penggusuran Pasar Induk Jodoh di pintu masuk Gedung Pemko Batam beberapa waktu lalu.
IDNNews/Iman Suryanto, Aksi Unjuk Rasa yang dilakukan oleh para pedagang korban penggusuran Pasar Induk Jodoh di pintu masuk Gedung Pemko Batam beberapa waktu lalu.

Yakni, tambahnya, para pedagang sangat mendukung adanya Revitalisasi Pasar Induk. Dan pasar induk menjadi asetnya Pemerintah, karena sudah ada hibah dari BP Batam ke Pemko Batam seluas 2,1 hektar.

“Sehingga pengelolaan pasar induk Jodoh nanti akan tetap dipegang oleh Pemerintah Daerah,” terangnya.

Dan persoalannya sekarang adalah, jelasnya lagi, relokasi dari pedagang ini bagaimana? Dan disepakati bahwa untuk sementara para pedagang menempati TPS sementara dengan gratis. Dan Pemerintah memasilitasi akses masuk.

“Selain itu, ada pilihan alternatif bagi para pedagang untuk bisa direlokasi ke pasar-pasar milik pemerintah kota Batam yang ada di Batu Aji, Sei Beduk dan Batam Center,” terangnya. (Iman Suryanto)


DomaiNesia

Berita Terkait