Home » Pemko Klaim Batasi Gerai Modern, Ketua DPRD Batam: Jangan Sampai UMKM Mati Suri hingga Mati Beneran

Pemko Klaim Batasi Gerai Modern, Ketua DPRD Batam: Jangan Sampai UMKM Mati Suri hingga Mati Beneran

IDNNews.id, Batam – Pemerintah Kota Batam mengaku telah membatasi ijin gerai modern sejak 2018 lalu. Dengan adanya pembatasan ini, hingga kini tercatat sudah ada sebanyak 361 unit telah mengantongi izin sejak tahun 2019.

Kepala Dinas Penanaman Modal (DPM) Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kota Batam, Firmansyah disela-sela Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait maraknya gerai modern tersebut di DPRD Kota Batam menuturkan bahwa, pembatasan ini merupakan kebijakan khusus yang dikeluarkan oleh Pemko Batam.

Dimana hal ini, sebagai bentuk menjaga agar gerai modern ini tidak semakin menjamur dan mempengaruhi kegiatan usaha yang sebelumnya sudah ada.

“Dengan sistem perizinan yang terpusat dalam platform digital online Single Submission (OSS), semua layanan perizinan berada di tingkat nasional. Sehingga tidak ada batasan bagi daerah, untuk menentukan perizinan yang dilakukan oleh dunia usaha, termasuk izin gerai modern ini,” jelasnya,

Baca Juga  Daftar 40 Korban Sriwijaya Air SJ 182 yang Sudah Teridentifikasi

Ia pun mengaku sangat dilematis. Mengingat OSS ini berlaku secara nasional, tidak ada pilihan lain bagi daerah untuk tidak menerapkannya.

Sehingga daerah tidak bisa membatasi karena online, asal memenuhi persyaratan bisa langsung. Baru setelah itu melapor ke daerah.

“Untuk Batam, sejak 2019 dan 2020 Pemerintah Kota Batam sudah melakukan pembatasan dan tidak ada penambahan gerai modern ini,” kata Firmansyah.

Pihaknya pun mengaku akan mendorong gerai modern ini bisa berkontribusi untuk keberlangsungan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Batam.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Batam, Nuryanto yang memimpin RDP tersebut mengatakan bahwa, kesimpulan dari rapat tersebut adalah, meminta Pemerintah Kota Batam sebagai pemberi izin berusaha bisa mengacu kepada Undang-Undang yang berlaku. Dan meminta kepada Pemko Batam untuk bisa berpihak kepada UMKM di Batam.

Baca Juga  Korupsi Rp687 Juta, Perkara Mantan Kepala Kantor Pos Natuna Dilimpahkan ke PN Tanjungpinang

“Karena dampak menjamurnya gerai modern ini, sangat dirasakan oleh masyarakat Batam khususnya para pelaku usaha. Jadi mati suri bahkan mati beneran. Kami minta ada evaluasi dari pemerintah dan keberpihakannya untuk memfasilitasi para UMKM di Batam,” katanya.

Nuryanto juga meminta UMKM bersama gerai modern bisa menjalin bisnis bersama. Sehingga produk-produk UMKM bisa dijual di Indomaret dan Alfamart.

“Itupun harus dibuat persyaratan perizinan. Sehingga ada keseimbangan antara bisnis yang besar dan kecil. Inilah bentuk pemerintah membela warganya. Akan ada rapat lanjutan lagi,” katanya. (***/iman)


DomaiNesia