Home » Pemko Tunggu Hasil Uji Sampel. Wawako: Jika Mengandung B3, Kita Pulangkan ke Asalnya

Pemko Tunggu Hasil Uji Sampel. Wawako: Jika Mengandung B3, Kita Pulangkan ke Asalnya

Wakil Wali Kota Batam Amsakar Achmad

IDNNews.id, Batam – Pemerintah Kota Batam menegaskan akan menindak lanjuti adanya limbah plastik yang diduga mengandung bahan berbahaya dan beracun (B3) yang ditemukan di Batam.

Saat ditemui awak media di sela-sela rapat paripurna dengan agenda penyampaian rancangan kebijakan umum APBD Kota Batam di Gedung DPRD Batam, Wakil Wali Kota Batam Amsakar Achmad mengatakan akan melakukan tindakan setelah adanya hasil dari uji sampel yang dilakukan di laboratorium Bea dan Cukai (BC) Batam.

“Kita masih menunggu hasil uji sampel di laboratorium Bea dan Cukai . Kemarin sempat diambil. Jika hasil tersebut memang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), maka akan kita lakukan tindakan tegas. Yakni meminta agar pelaku usaha untuk mengembalikan barang tersebut ke asalnya,’ jelas Amsakar, Senin (17/6/2019) pagi.

Wakil Wali Kota Batam Amsakar Achmad
Wakil Wali Kota Batam Amsakar Achmad

Ia pun mengaku, pihaknya (Pemko Batam,red) telah mendapatkan imformasi bahwa sampah yang masuk ke Batam semuanya sudah melalui mekanisme Permendagri nomor 21. 

Dan bisa dipastikan saat masuk ke Batam masuk sudah dilakukan kajian atau analisis oleh surveyor. 

“Dan sampai di Batam, ada informasi ada kontainer terindikasi mengandung limbah B3. Oleh karena itulah, langsung turun tim ke lokasi. Dan jika mengandung limbah B3 tentunya berbahaya,” kata Amsakar.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, tim gabungan dari Kementerian Bidang Kemaritiman, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam dan Kantor Pelayanan Umum Bea Cukai Batam melanjutkan investigasi atas 65 kontainer yang diduga mengandung limbahBahan Berbahaya dan Beracun (B3) di Pelabuhan Bongkar Muat, Batu Ampar, Batam, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri).

“Kalau (65 kontainer) yang ada di Batam baru akan di investigasi minggu ini. Saya belum bisa kasih penjelasan,” kata Direktur Jenderal Pengelolaan Limbah, Sampah, dan Bahan Beracun Berbahaya (PSLB3) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Rosa Vivien Ratnawati, Minggu (16/6/2019) sebagaimana dilansir Antara.

Baca Juga  Ditpolairud Gelar Lomba Sampan Ting-ting dan Campang Sampan di Tanjung Riau

Sementara itu pada Jumat (14/6/2019), KLHK berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan melakukan reekspor lima kontainer scrap kertas bekas yang berisi limbah milik PT AS ke Amerika Serikat pada Jumat (14/6).

Wakil Wali Kota Batam Amsakar Achmad
Wakil Wali Kota Batam Amsakar Achmad

Kabiro Humas KLHK Djati Witjaksono Hadi kemarin mengatakan setelah pemuatan dan persyaratan pelayaran dipenuhi, Kapal Zim Dalian yang membawa lima kontainer tersebut segera bergerak dari Surabaya ke AS.

Pelaksanaan pemuatan kontainer ke dalam kapal untuk reekspor tersebut, menurut dia, sudah dimulai sejak Kamis (13/6) dan pada Jumat (14/6) semua kontainer tersebut sudah berada dalam kapal.

Berdasarkan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dan izin yang dimiliki PT AS sebagai importir produsen limbah Non-B3 berupa kertas dari Kementerian Perdagangan seharusnya hanya boleh memuat scrap kertas dengan kondisi bersih tidak terkontaminasi limbah B3 dan tidak tercampur sampah.

Awal teridentifikasinya kontainer yang tertahan ini adalah kecurigaan dari pihak Ditjen Bea dan Cukai sehingga kontainer masuk ke pelabuhan, maka dialihkan ke jalur merah, yang berarti memerlukan pemeriksaan lanjut.

Dalam pemeriksaan bersama KLHK, ternyata pada lima kontainer itu ditemukan impuritas atau limbah lainnya, atau sampah antara lain sepatu, kayu, popok, kain, kemasan makanan minuman dan sejumlah keran plastik dalam jumlah yang cukup besar.

Pengaturan pelanggaran terhadap masuknya sampah ke wilayah Indonesia telah diatur melalui Undang Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, sedangkan pengaturan pelarangan masuknya limbah B3 diatur melalui Undang Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pengaturan perpindahan lintas batas limbah secara internasional juga telah diatur melalui Konvensi Basel yang telah diratifikasi Indonesia melalui keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1993, di mana vokal poin dari konvensi Basel tersebut adalah Dirjen Pengelolaan Limbah, Sampah, dan Bahan Beracun Berbahaya (PLSB3) KLHK.

Baca Juga  Maju ke Pilkada Batam, Amsakar Achmad Kembalikan Formulir ke Gerindra Batam

Selain itu, pelaksanaan reekspor limbah ilegal ini sesuai dengan pernyataan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya pada Senin (10/6) di mana Indonesia akan melakukan reekspor sampah plastik yang masuk secara ilegal.

“Sampah yang masuk ke Indonesia, yang ada plastik itu, pasti tidak legal. Dan pada dasarnya ketentuannya ada, oleh karena itu kita akan melakukan reekspor,” kata Siti kala itu.

Menurut dia, masuknya sampah-sampah plastik secara ilegal ke Indonesia sebenarnya bukan baru pertama terjadi. Pada 2015-2016, Indonesia juga sempat melakukan reekspor puluhan kontainer.

“Langkah-langkahnya (reekspor) sudah bisa dilakukan. Hari ini akan dirapatkan di tingkat Dirjen. Pasti kita akan rapat dengan Bea Cukai, Menko Ekuin (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian) dan (Menteri) Perdagangan,” ujar Siti. (Iman Suryanto)


DomaiNesia

Berita Terkait