Home » Penetapan Tersangka Chuck Suryosumpeno Buat Elektabilitas Joko Widodo di Pilpres 2019 Menurun?

Penetapan Tersangka Chuck Suryosumpeno Buat Elektabilitas Joko Widodo di Pilpres 2019 Menurun?

Chuck Suryosumpeno

IDNNews.id, Jakarta – Penetapan tersangka, terhadap jaksa senior Chuck Suryosumpeno dalam dugaan kasus korupsi aset barang rampasan milik terpidana Hendra Raharja, diyakini akan berdampak pada Presiden Joko Widodo.

Sebagaimna dilansir RMOL.co, kuasa hukum Chuck, Sandra Nangoy menilai penetapan yang dilakukan Jaksa Agung Prasetyo, khususnya Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Adi Toegarisman secara tidak langsung bisa menurunkan elektabilitas Presiden Joko Widodo pada Pilpres 2019 nanti.

Apalagi, penetapan itu bertepatan saat Mahkamah Agung (MA) mengunggah putusan peninjauan kembali (PK) atas pemohon Chuck Suryosumpeno pada laman websitenya, tanggal 23 Oktober 2018.

Dalam hal tersebut, MA mengabulkan permohonan PK yang diajukan Chuck Suryosumpeno atas pencopotan dirinya sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku.

Baca Juga  Jadi Green Hospital, Ini Yang Dilakukan RSBP Batam

“Saya katakan demikian, karena masyarakat pasti ragu jika memilih Presiden Jokowi kembali. Sebab putusan PK Mahkamah Agung saja tidak dipatuhi oleh seorang Jaksa Agung. Jadi tidak ada jaminan kepastian hukum dan keadilan bagi rakyat Indonesia, jika penegakan hukumnya saja gelap mata seperti preman ini,” ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi, Selasa (6/11).

Sandra mendesak Presiden Joko Widodo memberikan perhatian khusus atas penyalahgunaan wewenang Jaksa Agung Prasetyo yang telah melakukan kriminalisasi Terhadap Chuck Suryosumpeno.

“Jangan berharap penegakan hukum di Indonesia bisa adil, jika masih ada oknum pejabat dengan mudah mengkriminalisasi masyarakatnya. Penegakan hukum era Jokowi terbukti mandul dan tidak menepati janji kampanyenya,” kesalnya.

Baca Juga  Rekomendasi HP Xiomi untuk Abadikan Momen Lebaran

“Nyatanya, negara tidak pernah hadir melindungi Chuck yang selama ini dizalimi dan kemudian dikriminalisasi pimpinannya,” sambung Sandra.

Putusan PK bernomor 63 PK/TUN/2018 yang diputus pada 17 Mei 2018, MA menyatakan keputusan Jaksa Agung Muhammad Prasetyo soal pencopotan Chuck harus dicabut.

“Mewajibkan tergugat (Prasetyo) untuk mencabut Surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP-186/A/JA/11/2015, tanggal 18 November 2015,” tertulis dalam putusan MA.

Selain itu, Prasetyo diminta untuk merehabilitasi nama Chuck.

“Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi harkat dan martabat kedudukan penggugat berikut segala hak dan kewajiban sehubungan dengan kedudukan tersebut,” bunyi putusan itu. (*)


DomaiNesia