Home » Pokirnya Digabung hingga Dihilangkan, Anggota Dewan Batam Kecewa

Pokirnya Digabung hingga Dihilangkan, Anggota Dewan Batam Kecewa

IDNNews.id, Batam – Anggota DPRD Kota Batam Harmidi mengaku sangat heran oleh Pemerintah Kota Batam yang tidak memasukkan pokok-pokok pikiran (pokir) yang sudah dibuatnya, bahkan telah masuk dalam Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan (Musrenbang) tahun ini terealisasi.

Wakil Ketua Komisi I ini pun mengaku pokir yang sudah dibuatnya terbilang banyak. Dimana itu semua merupakan aspirasi yang ditampungnya dari masyarakat.

“Pokir itu ibaratnya pembodohan dan pembohongan untuk kami. Karena itu semua adalah hasil pemikiran kami, akan tetapi dalam pelaksanaannya malah ada beberapa nama-nama dalam pokir yang tidak disetujui hingga digabung dalam list yang dikerjakan oleh Pemerintah Kota Batam. Jujur kami sangat kecewa,” jelasnya.

Baca Juga  Bapemperda DPRD Kota Batam Koordinasi Ranperda RTRW ke BP Batam

Ia juga mengatakan pokok-pokok pikiran yang ditolak tersebut merupakan aspirasi dari masyarakat saat anggota DPRD menggelar rapat. Dimana setiap anggota sekitar Rp 2 miliar.

”Memang tidak semua yang hilang. Tapi yang dewan tak jadi, dibuang. Menurut saya, ini lembaga terhormat tetapi menurut saya tidak dihormati,” katanya lagi.

Hal Senda juga diungkapkan oleh Ruslan, anggota Komisi IV dari Fraksi Golkar yang sudah tidak terpilih untuk periode 2019-2024 mengatakan bahwa usulan dia sama sekali tidak diakomodir. ”Kalau saya dibuang,” katanya.

Werton Panggabean, anggota Komisi III DPRD Kota Batam juga mengakui bahwa pokok pikiran dari dia juga dikurangi. Padahal, proyek tersebut adalah usulan masyarakat dan dikerjakan oleh masyarakat.

Baca Juga  BP Batam Gelar Workshop SIINas bagi Pelaku Usaha

”Itu murni untuk masyarakat. Yang mengerjakan pun bukan saya. Jadi kami dibohongi di sini,” katanya.

DPRD Batam
DPRD Batam

Demikian juga Eki Kurniawan, juga merasa dibohongi dalam hal pokok pikiran tersebut. ”Di sini saya lihat ada pertemanan semu. Bukan pertemanan yang murni,” tambahnya.

Sebelumnya, sidang paripurna penandatanganan Kebijakan Umum Anggaran-Kebijakan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA PPAS) APBD juga mendapat perhatian karena disahkan tengah malam, Kamis (1/8) lalu. Saat itu, sidang paripurna dihadiri Zainal Abidin dan Iman Sutiawan.

Sementara, beberapa anggota dewan yang hadir adalah Aman, Joko Mulyono, Yunus Spi, Yudi Kurnain, Bobi Alex-ander Siregar, Safari Ramadhan, Ruslan Ali Wasyim, Amintas Tambunan, Yunus Muda, dan anggota dewan yang lain. Seperti diketahui bahwa KUA PPAS 2019 sebesar Rp 2,74 triliun. Turun dari APBD 2019 sebesar Rp 2,82 triliun. (*)


DomaiNesia