Home » Presiden Tandatangani RPP PP 46/2007, Humas BP Batam: Apapun Keputusan Pusat, Akan Jalani dengan Profesional

Presiden Tandatangani RPP PP 46/2007, Humas BP Batam: Apapun Keputusan Pusat, Akan Jalani dengan Profesional

IDNNews.id, Batam – Penandatangan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Perubahan dari Peraturan pemerintah (PP) 46 tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Batam oleh Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu, mengundang beragam komentar dari berbagai pihak di Kota Batam.

Mulai dari ketidak setujuan hingga mempercayakan semuanya kepada Pemerintah Pusat. Dan berharap apa yang sudah akan diputuskan tersebut diharapkan bisa memberikan efek positif bagi Batam.

Direktur Promosi dan Humas Badan Pengusahaan (BP) Batam, Dendi Gustinandar saat dihubungi IDNNews.id, Sabtu (15/9/2019) sore, mengaku sejak beberapa hari terakhir telah mengetahui adanya penandatangan tersebut oleh Presiden Joko Widodo. Namun demikian, pihaknya tidak dalam berkapasitas dalam memberikan komentar terkait hal tersebut.

Akan tetapi, sebagai Pegawai Negeri SIpil (PNS) Profesional di BP Batam pihaknya akan selalu mengikuti dan menjalani semua keputusan dari Pemerintah Pusat.

“Kalau ditanya komentar saya terkait itu, Saya No Comment. Karena bukan kapasitas saya untuk memberikan komentar itu. Namun sebagai ASN Profesional di BP Batam, tentunya akan tetap mengikuti dan menjalani semua keputusan-keputusan yang ada. Sekali lagi saya garis bawahi, apapun keputusan dari Pemerintah Pusat Kita akan jalani dengan Profesional,” jelasnya.

Sebelumnya diberitakan, Pelaksanaan Wali Kota Batam sebagai Ex-Officio Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam kiranya tinggal menghitung hari. Mengingat, Presiden Joko Widodo sudah menandatangani Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Perubahan dari Peraturan pemerintah (PP) 46 tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Batam.

Hal tersebut diungkapkan Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian melalui Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso saat dihubungi IDNNews.id, Sabtu (15/9/2019) siang.

“Iya bener mas. Kami sudah menerima pemberitahuan dan informasi bahwa RPP Perubahan dari PP 46/2007 tentang KPBPB Batam, sudah ditandatangani oleh Pak Presiden Joko Widodo,” jelasnya Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso.

Baca Juga  Respon 'Tantangan' Kadin Kepri, Tiga Bakal Calon Ini Bakal Tandatangani Kontrak Politik
Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso

Namun demikian, pihaknya masih belum dapat memastikan PP bernomor berapa terkait perubahan tersebut. “Saya belum tahu berapa nomor PP nya. Karena saat ini masih ada tahap pengundangan di KemenKumHam dan Otentifikasi di Setneg, yang memerlukan waktu sekitar seminggu ini. Apabila prosesnya sudah selesai semuanya, akan kami informasikan lebih lanjut,” jelasnya.

Dan setelah PP-nya diundangkan dalam beberapa hari kedepan (Akhir September,red), tambahnya, maka akan ada Rapat Dewan Kawasan yang terdiri dari Menko Perekonomian bersama Menteri terkait, Plt Gubernur Kepri, Wali Kota Batam dan instasi terkait guna melakukan penetapan wali Kota Batam sebagai Ex Officio Kepala BP Batam.

“Setelah setuju, Pak Menko selaku Ketua Dewan Kawasan akan menerbitkan SKep dan melantik Kepala BP Batam,” terangnya. (Iman Suryanto)


DomaiNesia

Berita Terkait