Home » Pro dan Kontra Fingerprint Salat Subuh Berjamaah di Pemerintahan Provinsi Kepri

Pro dan Kontra Fingerprint Salat Subuh Berjamaah di Pemerintahan Provinsi Kepri

IDNNews.id, Jakarta – Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menerapkan daftar kehadiran dengan fingerprint atau sidik jari saat salat subuh berjamaah di masjid khusus untuk pejabat eselon II.

Kepala Dinas Kesehatan Kepri Tjetjep Yudiana di Tanjungpinang mengatakan, kebijakan itu bersifat imbauan, namun dirinya menolak untuk “fingerprint”.

“Saya salat subuh berjamaah di masjid, ikut Gubernur, namun saya tidak fingerprint. Salat itu kewajiban, hubungan antara saya dengan Allah, jadi tidak perlu absen,” katanya sebagaimana dilansir Tempo.

Meski demikian, Tjetjep mengatakan kebijakan itu untuk menggairahkan salat subuh berjamaah di masjid.

Baca juga : Ombudsman: Kepri Masuk Kategori Maladministrasi Rendah

Pemprov Kepri menginginkan seluruh pimpinan Organisasi Pemerintah Daerah yang beragama Islam meningkatkan iman dan taqwa melalui salat subuh berjamaah.

Baca Juga  Satu Rumah di Teluk Keriting Tanjungpinang Ludes Terbakar

“Jadi kalau saya pribadi melakukan salat subuh berjamaah merupakan kebutuhan, yang memang harus dilaksanakan,” ucapnya.

Sementara Kepala Dinas Olahraga Kepri, Meifrizon, mengatakan, kebijakan fingerprint berdasarkan surat keputusan sehingga berdampak pada kinerja kepala dinas.

“Tentu ada pengaruh terhadap Tunjangan Kinerja Daerah kalau tidak hadir,” ujarnya.

Baca juga : Rocky Gerung Dilaporkan ke Polda Sumbar Karena Sebut KH Agus Salim Seperti Kambing

Meifrizon menjelaskan salat subuh berjamaah di masjid tidak dilaksanakan setiap hari, melainkan hanya pada Jumat subuh.

Ia mendukung kebijakan tersebut. Kebijakan itu untuk mendorong pejabat eselon II salat berjamaah di masjid, sekaligus meningkatkan ketaqwaan kepada Allah.

Baca juga : Jalin Kerjasama, Telkomsel dan Mitra Adidaya Digital Hadirkan GameZSpeed

Baca Juga  Greysia/Apriyani Juara Yonex Thailand Open 2021

Sementara pejabat lainnya enggan salat subuh berjamaah mengikuti Gubernur Kepri Nurdin Basirun. Mereka memilih salat subuh di masjid dekat rumahnya.

“Salat itu urusan pribadi kita dengan Allah, bukan karena ‘fingerprint’. Shalat tidak perlu ikut gubernur, karena jam kerja pegawai itu 8 jam, dimulai pada pagi hari, bukan subuh hari,” kata salah seorang pejabat eselon II.(*)


DomaiNesia