Home » Pro dan Kontra Larangan Mantan Koruptor Maju di Pilkada 2020

Pro dan Kontra Larangan Mantan Koruptor Maju di Pilkada 2020

ilustrasi korupsi

IDNNews.id, Batam – Usulan yang disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU), untuk melarang mantan narapidana korupsi maju dalam Pilkada Serentak 2020 direspon respon positif KPU.

Bahkan rencananya, KPU akan memasukkan larangan tersebut dalam peraturan KPU (PKPU).

“Ada wacana diberlakukan kembali dalam pilkada ke depan. Tentu saja kami mohon dukungan dari berbagai macam stakeholder pemilu,” kata Komisioner KPU Ilham Saputra di Kantor KPU sebagaimaan dilansir Tempo beberapa waktu lalu.

Hal tersebut pun mendapatkan respon negatif dan postif dari berbagai pihak. Mulai dari DPR hingga KPU sendiri.

Ketua Komisi II DPR Zainudin Amali mengatakan bahwa rencana KPU itu bakal terkendala aturan yang tertuang dalam undang-undang. Dalam UU No. 10 tahun 2016, lanjutnya, mantan terpidana korupsi masih boleh maju sebagai calon kepala daerah.

Sementara PKPU, tidak boleh memuat larangan yang tidak sesuai dengan kehendak UU tersebut.

“UU yang digunakan pada Pilkada 2020 masih menggunakan UU Nomor 10 Tahun 2016. Di sana dibolehkan,” kata Zainudin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Upaya yang bisa dilakukan KPU sejauh ini, kata Zainudin, yakni mengumumkan mantan napi korupsi yang menjadi calon kepala daerah kepada masyarakat. Itu sesuai dengan UU No. 10 tahun 2016 tentang Pilkada.

Jika itu dilakukan secara intensif, dia yakin masyarakat tidak akan memilih calon kepala daerah yang pernah dipenjara akibat kasus korupsi.

“Masukan saya, agar penyelenggara mengumumkan,” ujar Zainudin Amali.

ilustrasi korupsi
ilustrasi korupsi

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kemendagri Hadi Prabowo mengatakan pihaknya mendukung kebijakan tersebut untuk meningkatkan integritas para calon kepala daerah.

“Ya pasti ya (mendukung). Ya kita nanti kan tunggu pembahasan, yang jelas kita tingkatkan integritas pasti ya,” kata Hadi sebagaimana dilansir Tempo.

Baca Juga  Ribuan Warga Padang Turut Hadir Perayaan Festival Serak Gulo

Ia pun mengamini bahwa Undang-Undang No. 10 tahun 2016 tentang Pilkada tidak melarang mantan napi korupsi untuk maju sebagai calon kepala daerah. Akan tetapi, dia yakin semua pihak mengetahui kondisi terkini.

Terutama ketika begitu banyak kepala daerah yang berurusan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Kasus terbaru melibatkan Bupati Kudus Muhammad Tamzil, yang mana merupakan kepala daerah mantan terpidana kasus korupsi.

“Kan semua pastinya disikapi secara arif bijaksana dan para pembuat aturan itupun akan melihat situasi yang terjadi saat ini,” ujar dia.

“Yang jelas, integritas seorang pemimpin itu sangat dibutuhkan,” lanjutnya. (*/tmp)


DomaiNesia

Berita Terkait