Home » Provinsi Kepri Jadi Pilot Project Revitalisasi SMK dan BLK

Provinsi Kepri Jadi Pilot Project Revitalisasi SMK dan BLK

IDNNews.id, Surabaya – Pemerintah Pusat bersama sembilan Pemerintah Daerah mematangkan persiapan pilot project Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Balai Latihan Kerja (BLK).

Pilot project ini, nantinya akan dilaksanakan Kemenko Perekonomian dengan menggandeng pemerintah daerah di 8 provinsi (Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan) dan 1 kabupaten (Lampung Barat).

“Hingga akhir Maret 2019 nanti, kita akan melaksanakan 6 kali workshop penyusunan kurikulum dan modul Training of Trainer. Di kali pertama ini, kita fokus pada sektor pariwisata dengan kompetensi keahlian usaha perjalanan wisata, kuliner, dan fashion,” ujar Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan, dan Daya Saing Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Rudy Salahuddin dalam keterangan resminya, Rabu (20/2/2019).

BACA: Ini Empat Alasan Wali Kota Batam Bisa dan Tidak Menjadi Ex Officio Kepala BP Batam

Sebagai informasi, dalam Roadmap Kebijakan Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Pelatihan Vokasi 2017- 2025, pemerintah pusat menitikberatkan 6 sektor prioritas, yaitu, agribisnis, manufaktur, pariwisata, tenaga kesehatan, ekonomi digital, dan pekerja migran.

Baca Juga  Hasil Liga Europa: AC Milan Lolos 16 Besar

Dengan mengacu pada sektor prioritas tersebut, pemerintah daerah mengusulkan 15 kompetensi dalam pilot project berdasarkan keunggulan dan kebutuhan daerah, yaitu, perjalanan wisata, seni lukis, kuliner, seni ukir, fashion, kriya logam dan perhiasan, mekatronik, migas, elektronika industri, pengelasan kapal, nautika, teh, kopi, sawit, dan kakao.

Sebelumnya, pemerintah juga telah melaksanakan pilot project SMK Kopi di SMK PPN Tanjung Sari, Sumedang, Jawa Barat, dan Revitalisasi BLK Kulon Progo dalam rangka menyiapkan pemenuhan tenaga kerja untuk mendukung operasional Bandar Udara New Yogyakarta International Airport.

BACA: Politikus Nasdem Ini Sebut Kepri harus Jadi Poros Maritim di Indonesia

“Pemda bukan pada posisi sebagai objek, tetapi sebagai subjek atau pelaku dari pilot project ini. Ujung tombak keberhasilan pendidikan dan pelatihan vokasi adalah Pemda karena kewenangan SMK dan BLK ada pada mereka,” tegas Rudy Salahuddin.

Baca Juga  Telkomsel dan Mitratel Rampungkan Pengalihan Kepemilikan 6.050 Menara Telekomunikasi

Ia menerangkan, langkah awal dalam mendorong perbaikan kualitas vokasi adalah melalui penyusunan kurikulum yang mampu menjawab kebutuhan Industri dan sesuai dengan tantangan global.

Kemudian, dilanjutkan dengan menyiapkan guru/pelatih/instruktur dari industri yang mampu mengajarkan kurikulum tersebut.

“Penyusunan kurikulum dan modul Training of Trainer dilakukan bersama-sama SMK, BLK, dan Industri sebagai pengguna lulusan pendidikan vokasi. Proporsi ideal kurikulum, haruslah bobot praktik lebih besar dibandingkan teori,” kata Rudy.

BACA: Maksimalkan Dana Desa, Mustofa Widjaja Ingatkan Peningkatan SDM hingga Rancangan Pembangunan

Selain itu, hal yang perlu menjadi perhatian adalah penyusunan lokasi pembelajaran yang menggunakan industri sebagai tempat kerja praktik. Dengan demikian, siswa lulusan SMKsudah terbiasa dengan suasana dunia kerja yang nyata.

Baca Juga  Praktisi Padati ZoomBA, Modernisasi Pelayanan Pelanggan di Era Digital

“Kita targetkan pada tahun ajaran baru di Juli 2019 nanti, kurikulum yang telah kita susun ini dapatdijalankan,” tuturnya.

Rudy pun berharap, jika desain dalam pilot project di 9 daerah ini dapat diimplementasikan dengan optimal, dapat mampu diterapkan secara nasional.

BACA: Jelang Konsesi Berakhir. BP Batam Hitung Asset, ATB Tetap Layani Warga Batam

“Saya berharap ini bisa dibakukan oleh Kemendikbud sehingga bisa diterapkan secara nasional. Semoga upaya untuk mempercepat peningkatan kualitas SDM Indonesia melalui Pendidikan dan Pelatihan Vokasi ini dapat berjalan lancar,” pungkasnya.

Hadir pula dalam kesempatan ini antara lain perwakilan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Perindustrian, Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Bidang Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial, Badan Standar Nasional Pendidikan, Badan Nasional Sertifikasi Profesi, serta para ahli dalam penyusunan Kurikulum untuk Kompetensi Sektor Pariwisata. (*)


DomaiNesia