Home » Provinsi Kepri Raih Predikat ‘Baik’ dari Kementerian Dalam Negeri

Provinsi Kepri Raih Predikat ‘Baik’ dari Kementerian Dalam Negeri

IDNNews.id, Bengkulu – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Republik Indonesia, Tjahjo Kumolo, disela-sela pengarahannya saat membuka rapat pemuktahiran data Tindak Lanjut Hasil Pengawasan (TLHP) tingkat nasional tahun 2018 di Bengkulu, meminta kepada para Kepala Daerah bersama pihak Inspektorat di daerah, untuk memahami dan mewaspadai area yang rawan terjadinya praktik korupsi di lingkungan Pemerintah Daerah(Pemda) masing-masing.

BACA: Pemerintah Provinsi ‘Fokus’ Kembangkan Ekonomi Kreatif di Kepri

Untuk itu, hal-hal penting dalam membangun hubungan tata kelola pemerintah pusat dan daerah yang lebih efektif, efisien, taat kepada hukum, akan mempercepat pembangunan infrastruktur ekonomi dan sosial.

“Tata kelola yang dimaksud, diawali dengan memahami dan mewaspadai area rawan praktik korupsi. Dimana dalam tata kelola pemerintahan ada empat area rawan,” ujar Mendagri, Selasa, (9/10).

Baca Juga  Disbudpar Ajak Masyarakat Promosikan Pariwisata Batam lewat Film

Empat area yang rawan tersebut, diakui, dimulai dari tahap perencanaan anggaran. Mengingat banyaknya calo, oknum DPRD, dan pengusaha yang disertai kongkalikong.

BACA: Sekda Provinsi Kepri Berharap Korpri Bisa Menjadi Pemersatu Bangsa dan Negara

Oleh karena itu, dalam perencanaan anggaran, diharapkan, pihak Inspektorat harus ekstra melakukan pengawasan. Mengingat program pemerintah tidak akan berjalan efektif, apabila perencanaanya tidak matang.

“Sejumlah kepala daerah terjerat kasus korupsi, karena perencanaan yang tidak matang. Sewaktu perencanaan dimulai, oknum DPRD juga tidak lagi ngantor di ruangan melainkan di Organisasi Perangkat Daerah (OPD),” ujarnya.

BACA: Aplikasi Smart Island Buat Gubernur Kepri ‘Kesemsem’

Selain itu menurutnya, dana hibah dan bantuan sosial, yang sebelumnya sudah dilarang. Tapi kebijakaan saat ini diperbolehkan. Oleh karena itu ditegaskan Menteri, agar jangan disalah-gunakan. Begitu juga area rawan ketiga, yang biasanya retribusi dan pajak, serta mekanisme pembelian barang dan jasa.

Baca Juga  Hasil Investigasi Pendidikan, Diduga Ijazah Calon Petahana Wali Kota Batam Palsu

“Kepala Daerah agar mencermati area rawan ini. Lalu juga penting dipahami, predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) bukan jaminan tata kelola pemerintahan yang baik. Melainkan pertumbuhan ekonomi secara nasional, menekan angka kemiskinan, serta aspek pembangunan infrastruktur,” terangnya.

BACA: Menteri Amran Sulaiman Berkomitmen Wujudkan Kepri Lumbung Pangan

Pada momen tersebut, Provinsi Kepri bersama 12 Provinsi lainnya mendapatkan predikat baik dalam penuntasan menyelesaikan TLHP pengawasan Itjen Kemendagri.

“Ahamdulillah, Provinsi Kepulauan Riau mendapatkan Predikat “Baik” dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Dengan predikat baik yang diberikan ini, kami mohon doa dan dukungan masyarakat, agar kami (Gubernur dan Wakil Gubernur Kepri) dapat membawa kepri dari baik menjadi lebih baik lagi tentunya,” kata Wakil Gubernur Kepri Isdianto dalam postingan di akun facebook pribadinya.(iman)

Baca Juga  Ramalan Cuaca 24 November, Batam dan Sekitarnya akan Hujan

DomaiNesia
UA-128167721-1