Home ยป Selama Menjabat, Ketua KPK : Sejak 2018, Sudah Tahan 22 Kepala Daerah

Selama Menjabat, Ketua KPK : Sejak 2018, Sudah Tahan 22 Kepala Daerah

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Komjen Firli Bahuri
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Komjen Firli Bahuri

IDNNews.id, Batam – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Komjen Firli Bahuri mengatakan bahwa sudah banyak kepala daerah yang sudah ditangkap dan ditahan KPK.

Pada 2018, saat ia menjabat sebagai Deputi Penindakan, terdapat 30 kali penangkapan, 22 di antaranya kepala daerah.

Firli bicara itu dalam forum ‘Webinar Pembekalan Cakada Provinsi Kepulauan Riau, Lampung, NTT, dan Kalimantan Timur’. Ia mengingatkan kepada calon kepala daerah yang berkontestasi untuk tak melakukan korupsi.

Dalam forum itu, Firli juga mengatakan bahwa selama 2020, sudah ada 3 kepala daerah yang ditahan KPK. Ia menyebut, minggu depan akan ada 2 lagi kepala daerah yang ditahan KPK.

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Komjen Firli Bahuri
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Komjen Firli Bahuri

“Tahun 2020 ini Pak, kami sudah tahan 3 kepala daerah, Pak. Baru kemarin Tasik (Wali Kota Tasikmalaya). Nanti minggu depan ada Pak. Bapak lihat aja nanti, minggu depan ada 2 lagi, bupati dan wali kota (ditahan),” kata Firli dalam forum yang digelar secara online, Selasa (10/11/2020).

Baca Juga  Peduli Situs Bersejarah, Soerya Respationo Kunjungi Cagar Budaya Religi di Bintan

Namun, ia tidak menjelaskan identitas maupun perkara terkait kepala daerah yang dimaksud. Sebagai catatan, saat ini ada kebijakan baru pimpinan KPK bahwa seorang tersangka baru diumumkan statusnya saat ditahan atau ditangkap.

Lebih lanjut, Firli menambahkan, meski banyak kepala daerah yang ditangkap KPK, hal itu bukan tujuan utama lembaga antirasuah.

Ia menyebut, perang terhadap korupsi tak bisa hanya dengan penangkapan saja. Tetapi ada sektor lain seperti pencegahan dan pendidikan masyarakat yang juga harus dilakukan.

“Tapi kami tidak ingin hanya melakukan penangkapan. Karena penangkapan itu tidak menghentikan perang terhadap korupsi. Tidak pernah memberantas atau hentikan orang, (membuat) tidak melakukan korupsi,” pungkasnya.

Baca Juga  Harris Hotel dan Instyle Project Gelar Pemeran Pernikahan di Grand Batam Mall

Terkait penahanan, KPK memang terakhir menahan Wali Kota Tasikmalaya Budi Budiman. Budi merupakan tersangka kasus dugaan suap pengajuan Dana Alokasi Khusus Kota Tasik.

Budi Budiman merupakan tersangka suap terhadap Kepala Seksi Pengembangan Pendanaan Kawasan Perumahan dan Permukiman pada Ditjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Yaya Purnomo. Ia diduga menyuap Yaya Purnomo sebesar Rp 700 juta.

Suap itu, agar Yaya membantu Tasikmalaya mendapatkan DAK pada APBN 2018. Adanya dugaan itu karena Tasikmalaya mendapatkan Alokasi DAK dengan total Rp 124,38 miliar pada APBN 2018.

Kasus ini merupakan pengembangan dari perkara yang menjerat Yaya Purnomo sebelumnya. Ia menerima suap dari sejumlah pihak terkait pengurusan alokasi anggaran yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Insentif Daerah (DID) APBN-P tahun 2018 dari sejumlah daerah. (**)


DomaiNesia
UA-128167721-1