Home » Siapkan SDM Pelaut Handal, BPSDM Perhubungan Verifikasi Lembaga Pelatihan Kelautan di Batam

Siapkan SDM Pelaut Handal, BPSDM Perhubungan Verifikasi Lembaga Pelatihan Kelautan di Batam

IDNNews.id, Batam – Sebagai bentuk meciptakan dan mendorong sumber daya manusia (SDM) Pelaut di Indonesia, khususnya Provinsi Kepri (Kepri) yang memiliki kompetensi dengan bersertifikasi sehingga bisa meningkatkan daya saing dan bekerja di berbagai perusahaan pelayaran besar global.

Untuk itu, Kementerian Perhubungan melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Perhubungan di Kementerian Perhubungan melakukan Monitoring dan Evaluasi terhadap Diklat Ketrampilan Pelaut pada Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kepelautan yang ada di Provinsi Kepri.

Aries Broto Sucahyo, MT, Head of Batam Pertamina Maritime Training Center saat ditemui IDNNews, Selasa (14/5/2019) mengatakan kegiatan tersebut merupakan aktivitas kegiatan monitoring dan penyelenggaraan diklat ketrampilan pelaut pada lembaga diklat pendidikan kelautan di lingkungan BPSDM yang ada di Batam.

“Kami merasa bangga, karena Pemerintah Pusat mempercayakan kegiatan ini di tempat kita (di Pertamina Maritme Training Center,red). Dimana kegiatan ini mempunyai standar pendidikan yang selalu dimonitor oleh Kementerian Perhubungan,” jelasnya.

Baca Juga  Melalui Budidaya Rumput Laut, Bright PLN Batam Tingkatkan Perekonomian Masyarakat di Pulau Amat Belanda

Kegiatan ini, tambahnya, merupakan agenda rutin setiap tahun yang digelar. Dan kali ini, jumlah lembaga diklat yang datang dan ikut dalam evaluasi ada 5 di Batam.

“Ini adalah pejabat dari Jakarta yang dikhususkan datang ke Batam untuk memonitoring kegiatan pelatihan pelautan, apakah sudah standar atau belum. Makanya dilakukan pemeriksaan, verifikasi hingga dokumentasi,” jelasnya.

Sementara itu, H.M. Irwan, SH,M.Pd.,M.Mar, kepala Bidang Pendidikan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan di Kementerian Perhubungan mengaku kegiatan tersebut sebagi bentuk evaluasi dan melihat dari dekat kondisi sekolah dan kelengkapannya, apakah sudah sesuai dengan standar yang sudah ditentukan atau belum .

Dan jika nanti dianggap sesuai, pihaknya akan memberikan rekomendasi secara langsung kepada sekolah yang dianggap telah memenuhi persyaratan.

Ada 8 standar yang kita tentukan, namun demikian dari jumlah tersebut jika ditemukan ada kekurangan, masih kita berikan kesempatan untuk memenuhi persyaratan dari standarisasi tersebut.

“dari 8 standar tersebut, salah satunya tenaga pengajarnya harus memiliki sertifikasi yang lebih dan mumpuni. Dan harus didapatkan melalui jalur yang resmi,” jelasnya.

Baca Juga  Nobar Film Collectors di CGV Grand Batam Mall, 'Seru, Lucu dan Safety!'

Ia pun berharap, dengan adanya kegiatan ini pihaknya akan menemukan hal-hal yang menarik dalam proses standarisasi dan verifikasi sekolah ini.

“Kalau nanti ada yang kurang jelas, akan kita berikan penjelasanya secara detail. Kalau ada yang kurang terpenuhi, maka akan kita berikan kesempatan untuk mereka memenuhinya,” terangnya.

Sebalumnya, Menteri Perhubungan atau Menhub Budi Karya Sumadi menargetkan 160 ribu peserta Pendidikan dan Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat pada 2019. Penyelenggaraan itu diharapkan dapat mencetak tenaga kerja kompeten di bidang perhubungan yang tersebar di seluruh Indonesia.

“Tahun ini fokusnya adalah SDM (sumber daya manusia). Oleh karenanya saya menugaskan lebih dari sepuluh sekolah BPSDM (Badan Pengembangan SDM) Perhubungan melakukan pemberdayaan masyarakat, mereka diajari dari kompetensi berkaitan dengan laut udara, darat, kereta api, berkaitan dengan keselamatan,” kata dia di Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran Marunda, Jakarta, Ahad, 14 April 2019.

Baca Juga  Menu 'Termaknyus' dari 2 Executive Chef Bakal Meriahkan Malam Natal di HARRIS Resort Barelang

Hari ini, Budi membuka Diklat Pemberdayaan Masyarakat di dua tempat yakni di Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran Mauk, Tangerang; dan STIP Marunda, Jakarta Utara.

Budi menyebut diklat tersebut sebagai syarat pemenuhan standar keselamatan bagi para penyelenggara transportasi. Ke depan pihaknya akan menindak tegas penyelenggara transportasi yang tidak memenuhi standar sertifikasi.

“Apabila mereka sanggup menyelesaikan pelatihan ini mereka dapat semacam sertifikat buku pelaut. Setelah ini memang akan dibuat semacam law enforcement bahwa orang yang mengemudikan kapal laut, kapal motor harus memenuhi sertifikasi,” kata Budi.

Ke depannya, Budi meminta sekolah yang berada di bawah Kementerian Perhubungan terus menyelenggarakan sekolah inklusif agar masyarakat sekitar dapat memiliki kesempatan untuk memperoleh pendidikan dan berdaya guna di masyarakat.

“Saya mengapresiasi BPSDM Perhubungan yang menyelenggarakan program inklusi bagi masyarakat karena tenaga terampil sangat dibutuhkan,” jelasnya. (Iman Suryanto)


DomaiNesia