Home » Sindir Cara Penggusuran oleh Tim Terpadu, Pedagang Korban Penggusuran Buat Teatrikal

Sindir Cara Penggusuran oleh Tim Terpadu, Pedagang Korban Penggusuran Buat Teatrikal

IDNNews/Iman Suryanto, Aksi Unjuk Rasa yang dilakukan oleh para pedagang korban penggusuran Pasar Induk Jodoh di pintu masuk Gedung Pemko Batam beberapa waktu lalu.

IDNNews.id, Batam – Ratusan pedagang korban penggusuran Pasar Induk Jodoh menggelar aksi teaterikal, disela-sela aksi unjuk rasa damai yang mereka lakukan di halaman Pemerintah Kota Batam, Kamis (7/11/2019) pagi.

Dalam aksi teatrikal tersebut, para pedagang mengkritisi aksi penggusuran oleh tim terpadu yang dianggap tidak manusiawi.

Dimana dalam aksi penggusuran sebelumnya, tim terpadu tidak memberikan kesempatan kepada para pedagang untuk terlebih dahulu mengeluarkan barang dagangan mereka, serta tanpa adanya pemberitahuan.

“Kami tidak suka dagangan kami dibongkar paksa gitu pak. Kasih waktu kami untuk mengeluarkannya. Jangan main dibawa paksa keluar saja,” jelas pengunjuk rasa dalam aksi teatrikal tersebut.

Selain itu, mereka juga menunjukkan sejumlah barang dagangan mereka yang busuk dan rusak akibat penggusuran dan membuat mereka tidak bisa berdagang lagi.

“Lihat ini, barang dagangan kami jadi busuk semua. Karena tidak bisa berjualan. Kami kami sudah digusur. Kami tidak terima!!!,” Jelasnya.

Sebagaimana diketahui, para pedagang yang masuk dalam korban penggusuran tersebut, membentangkan spanduk berisi ungkapan hati mereka dan menolak dengan tegas aksi-aksi penggusuran yang meraka anggap penuh dengan paksaan.

Selain itu, mereka juga menuntut beberapa hal dalam aksi tersebut. Diantaranya, menolak segala bentuk penggusuran dengan cara paksa, meminta kepada Pemerintah Kota Batam untuk bertanggungjawab terhadap nasib para korban penggusuran pasar Induk, dan menuntut transparansi dari Pemerintah Kota Batam terkait hibah lahan 5 hektar tersebut.

“Kami juga kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengusut proses revitalisasi Pasar Induk Jodoh yang kami dilihat sangat kental sekali adanya dugaan-dugaan,” teriak salah seorang pedagang melalui pengeras suara.

Para pengunjuk rasa juga meminta kepada DPRD Kota Batam untuk berpihak kepada para pedagang yang menjadi korban penggusuran.

Baca Juga  Hujan Deras, Puluhan Bangunan Terendam Banjir di Kabupaten Agam

“Penggusuran dengan cara paksa merupakan salah satu aksi pelanggaran berat sebagaimana dalam UUD 1945, UU Nomor 39 tahun 1999, UU Nomor 11 tahun 2005, serta resolusi PBB anomor 77 tahun 1993,,” jelasnya.

Mereka juga meminta agar Wali Kota Batam dan DPRD Batam untuk hadir dan mendengarkan keluhan mereka. (Iman Suryanto)


DomaiNesia

Berita Terkait