Home » Sosialisasi Perka 10/2019, BP Batam Sebut Ada Kendala Diprosesnya

Sosialisasi Perka 10/2019, BP Batam Sebut Ada Kendala Diprosesnya

IDNNews.id, Batam – Sebagai bentuk mengurai permasalahan yang selama ini dikeluhkan kalangan pengusaha, akhirnya Badan Pengusahan (BP) Batam melakukan sosialisasi terkait Peraturan Kepala (Perka) nomor 8 tahun 2019 Jo Perka nomor 10 Tahun 2019 terkait penyelenggaraan Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, di Gedung IT Center BP Batam, Kamis (20/6/2019) siang.

Dalam sosialisasi yang dihadiri sejumlah pengusaha tersebut, Tri Novianta, Direktur Lalu Lintas Barang BP Batam mengatakan bahwa sosialisasi tersebut terbilang sangat penting guna memberikan penjelasan terkait berbagai hal dari adanya perubahan-perubahan yang dianggap cukup mendasar. Khususnya terkait permasalahan-permasalahan yang diberikan fasilitas. Salah satunya barang konsumsi. 

Dimana sebelumnya, bahan konsumsi merupakan barang yang dimasukkan dalam Angka Pengenal Importir Umum (APIU) oleh semua perusahaan pemegang APIU yang kita berikan fasilitas barang konsumsi. Yaitu fasilitas pembebasan PPN, bea masuk, pajak barang mewah dan cukai.

“Dan dengan adanya Perka yang baru ini, kita melakukan rasionalisasi barang konsumsi. Jadi istilah rasionalisasi barang konsumsi ini adalah hasil dari evaluasi dari tim evaluator dari pusat, yang melakukan evaluasi terhadap kawasan bebas seperti Batam, Bintan, Karimun dan Sabang,” jelasnya.

Sehingga, tambahnya, evaluasi barang konsumsi yang diberikan oleh BP Batam saat ini terlalu lebar dan luas. Sehingga pihaknya melakukan rasionalisasi dari 2.500 barang konsumsi (HS Code) menjadi 989 barang konsumsi.

“Rasionalisasi ini hanya berlaku untuk barang konsumsi kebutuhan masyarkat langsung, jumlahnya ada 989 dari sebelumnya 2.500 HS Code. Di antaranya, pakaian jadi, alas kaki, obat-obatan, kosmetik, peralatan perabot dan sebagainya. Yang berhubungan langsung dengan kebutuhan masyaraka langusng,” tegasnya.

Sementara yang menjadi permasalahan dan keluhan dari pengusaha adalah, tegasnya lagi, perusahaan pemegang APIU yang merupakan supporting industri. Akan tetapi APIU malah menjual bahan baku hingga barang modal, yang dijual ke industri. Dan dari lampiran 989 HS Code ini, tidak termasuk disitu, Sehingga mereka harus membayar pajak.

Baca Juga  Kenalkan 'Dunia Baru' untuk Mahasiswa, AXIS Gelar Pop Up Campus di Padang

“Dan yang dipermasalahkan adalah, untuk membayar itu, pihak Bea dan cukai belum melayaninya. Mengingat, mereka tengah berkoordinasi dengan Pemerintah pusat. Jadi kami sudah rapat dengan Bea dan Cukai, untuk masalah ini,” jelasnya lagi. (Iman Suryanto)


DomaiNesia

Berita Terkait