Home » Taba Iskandar: Jika Jabatan Wako Batam Cuti, Maka Posisi Ex Officio Kepala BP Batam ‘Lowong’

Taba Iskandar: Jika Jabatan Wako Batam Cuti, Maka Posisi Ex Officio Kepala BP Batam ‘Lowong’

Wakil Ketua Komisi I DPRD Kepri Taba Iskandar
Wakil Ketua Komisi I DPRD Kepri Taba Iskandar

IDNNews.id, Batam – Polemik cuti atau tidaknya HM Rudi sebagai Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam terus ‘menggelinding’. Mengingat, Rudi yang juga menjabat sebagai Wali Kota Batam ini telah cuti dari jabatannya. Namun jika sebagai wali kota cuti (atau berhalangan sementara sesuai PP 62 Tahun 2019), benarkah jabatan ex-officio kepala BP Batam sah?

Kini komentar yang mempertanyakan status tersebut, disampaikan oleh Anggota Tim Teknis Dewan Kawasan Batam, H Taba Iskandar, SH. MH. MSi.

Menurutnya, jika jabatan Wali Kota Batam cuti untuk mengikuti Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang artinya berhalangan sementara, maka posisi Ex-officio (jabatan rangkapnya, red) Kepala BP Batam “lowong”.

Dengan demikian posisi Kepala BP Batam, semestinya dijalankan atau digantikan oleh Wakil Kepala BP Batam selama cutinya.

Baca Juga  Kinerja Sangat Tinggi, Pemko Batam Dapat Penghargaan dari Kemendagri
Wakil Ketua Komisi I DPRD Kepri Taba Iskandar
Wakil Ketua Komisi I DPRD Kepri Taba Iskandar

Menurut Taba yang juga anggota DPRD Kepri itu, hal tersebut mengacu dengan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 62 tahun 2019, pasal 2A, ayat 1b disebutkan jelas, bahwa Walikota Batam yang memenuhi syarat menjabat Ex-officio Kepala BP Batam tidak berhalangan sementara.

“Jadi, kalau Walikota Batam berhalangan, baik itu berhalangan tetap maupun berhalangan sementara, maka dia sudah tidak sah lagi menjabat sebagai Ex-officio Kepala BP Batam,” jelas Taba Iskandar, Minggu (27/9/2020).

Dengan kata lain, sebagai wali kota cuti, sudah semestinya tidak ganti baju sebagai kepala BP Batam dalam rangkap jabatannya. Sebab kepala BP Batam tidak diangkat terpisah dari wali kota Batam.

Baca Juga  Maulid Nabi Muhammad SAW, Soerya - Iman Ajak Masyarakat Teladani Akhlak Rasulullah

Taba menegaskan hal itu, sekaligus untuk meluruskan sejumlah pendapat yang telah mencuat termasuk dari KPU Kota Batam yang menyatakan kepala BP Batam boleh tidak cuti karena bukan pejabat negara, dimana BP Batam disebut bukan BUMN.

Taba menjelaskan lagi, bahwa jabatan Ex-officio Kepala BP Batam secara otomatis dijabat oleh Walikota Batam, bukan atas nama pribadi seseorang. Bahkan kata dia, saat merumuskan PP Nomor 62 Tahun 2019, hal ini sebelumnya juga telah diantisipasi.


DomaiNesia