Home ยป Terkait Ex-Officio, KPK Minta Masukan Kadin Batam dan Kepri

Terkait Ex-Officio, KPK Minta Masukan Kadin Batam dan Kepri

IDNNews.id, Jakarta – Romobongan Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Kota Batam dan Kadin Provinsi Kepulauan Riau kembali menyambangi Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (30/1/2019).

Kedatangan rombongan ini, merupakan kali kedua setelah sebelumnya pada Senin (7/1/2019) lalu melakukan kunjungan guna melakukan audiensi terkait rencana pemerintah melebur Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) dan menjadikan Wali Kota Batam sebagai Ex Officio Kepala BP Batam.

BACA: Wako Batam Sebut Ex-Officio Tidak Langgar UU, Kadin Batam: Kepala Daerah harus Paham Peraturan

Rombongan yang terdiri Ketua Kadin Batam Jadi Rajagukguk bersama James M , Nixon Situmorang dan Ampuan Situmeang. Sementara dari Kadin terdiri dari Junaidi , Andi Bola dan Mustova ini, sebagai bentuk memenuhi panggilan KPK dalam hal memberikan keterangan dan masukan kepada KPK, akan kondisi terakhir dari EX Officio di Batam.

“Kehadiran kita di KPK hari ini secara bersama-sama guna memenuhi undangan KPK. Dan merupakan perkembangan kunjungan kita sebelumnya pada 7 Januari lalu,” jelas Ketua Kadin Batam, Jadi Rajagukguk saat dihubungi IDNNews.id, Senin (30/1/2019).

Dalam pertemuan tersebut, KPK meminta keterangan dan informasi dari Kadin Batam dan Kadin Kepri terkait rencana perubahan peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2007 tentang kawasan perdagangan dan pelabuhan bebas di Batam.

BACA: Terkait Peleburan dan EX Officio, Kadin Batam dan Kepri Sambangi Komisi Pemberantasan Korupsi

Dan KPK pun mengaku tidak tahu, bahwa telah ada adanya pergantian pimpinan Kepala BP Batam yang baru.

“Kita sampaikan juga, bagaimana berlangsungnya pelayanan perizinan di Batam. Dimana saat BP batam dipimpin satu kepala dan beberapa deputi saja masih banyak kendala dan hal-hal yang belum terlayani dengan baik,” terangnya.

Baca Juga  Wings Air Tambah Frekuensi Penerbangan dari Bandung ke Semarang dan Surabaya

Dan kini, tambahnya, dengan satu kepala dan dua deputi yang merangkap tugas pokok deputi lainya dipastikan untuk 4 bulan kedepan akan banyak menemui masalah dan kendala khususnya dalam hal memerikan pelayanan yang maksimal kepada investor maupun masyarakat.

Dan dengan adanya pergantian ini dipastikan akan menimbulkan ketidakpercayaan atau distrust dari pelaku usaha dan investor, untuk melanjutkan dan melakukan perencanaan bisnisnya di Batam.

BACA: KPK Minta Wali Kota Batam Jelaskan Surat Urunan untuk Koruptor

Sementara itu, KPK juga mempertanyakan waktu (deadline) pemerintah dalam perampingan transisi EX officio. “Kami juga sampaikan, memang target Menko Perekonomian Darmin Nasution adalah setelah pilpres 2019. Namun sepertinya dilapangan, ada semacam percepatan,” terangnya lagi.

Berbekal masukan dan informasi tersebut, Jadi mengatakan KPK sudah menampung semua dan akan secapatnya akan mengkaji. Mengingat, satu produk pemerintah pastinya akan berdampak pada terjadinya tindakan korupsi.

BACA: Udin P Sihaloho: Surat Urunan untuk Koruptor Itu Fatal, Kami Minta KPK Turun ke Batam

Selain itu, memang sudah menjadi tupoksi dari KPK yang sesuai dengan pasal 14 di undang-undang 30 tahun 2002 tentang KPK, bahwa sebelum produk-produk kebijakan dikeluarkan, KPK harus memberikan masukan. Baik kepada Menteri, DPR RI maupun kepada Presiden Republik Indonesia.

“Intinya atau benang merah dari hasil diskusi dan pertemuan tadi adalah, KPK meminta masukan dari Kadin Batam dan Kadin Kepri terkiat perkembangan Ex-Officio,” Jelasnya.(Iman Suryanto)


DomaiNesia

Berita Terkait