Home » Terkait Perka 10 Tahun 2019, Ini Komentar Kepala BP Batam

Terkait Perka 10 Tahun 2019, Ini Komentar Kepala BP Batam

IDNNews.id/Istimewa/Tatang. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono bersama Kepala BP Batam Edy Putra Irawady dan pejabat di BP Batam melakukan peninjauan aset-aset BP Batam yang ada di Pelabuhan Batu Ampar, Pelabuhan Sekupang, RSBP hingga Asramah Haji bersama tim teknis dan Dewan Kawasan.

IDNNews.id, Batam – Badan Pengusahan (BP) Batam pada Kamis (20/6/2019) melakukan sosialisasi terkait Peraturan Kepala (Perka) nomor 8 tahun 2019 Jo Perka nomor 10 Tahun 2019, terkait penyelenggaraan Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.

Menanggapi hal tersebut, Kepala BP Batam, Edy Putra Irawady mengatakan bahwa Perka tersebut dukungan dalam proses produksi dari daftar barang konsumsi yang dikenakan pajak dan cukai di kawasan Free Trade Zone (FTZ) Batam.

Mengingat, selama ini banyak yang beli barang-barang tersebut dari pedagang umum. Padahal mereka mempunya hak untuk memasukkan sendiri.

“Tapi karena butuhnya sesekali, makanya beli dari pedagang. Kalau beli dari pedagang, ya tidak dapat (pembebasan pajak dan cukai),” ungkapnya.

Contoh bahan penolong indsutri di sektor galangan kapal yakni cat. Banyak pengusaha galangan kapal lebih memilih membelinya dari pedagang.

Padahal bisa saja mengimpor sendiri dari luar negeri yang lebih menguntungkan karena bebas pajak dan cukai.

“Rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu jelas untuk lakukan rasionalisasi. Artinya yang bukan dikonsumsi masyarakat dan industri ya janganlah. ini daerah industri bukan daerah pedagang,” ucapnya.

Karena dasar tersebut, maka BP mengeluarkannya dari daftar barang konsumsi bebas pajak.

“Karena dasar itu maka kita keluarkan. Kalau barangnya untuk kegiatan industri maka dapat fasilitas FTZ, tapi jika untuk berdagang ya kita batasin dong. Jangan semua karena kita juga melindungi industri di Indonesia. Sehingga impor dari luar ya kita batasilah,” tuturnya.

Mengenai penetapan Perka ini tanpa sepengetahuan stakeholder yang lain atau melakukan sosialisasi sebelumnya, Edi mengatakan bahwa sifat dari kebijakan ini adalah penetapan dari Kepala BP Batam sehingga tidak perlu mengajak diskusi stakeholder yang lain.

Baca Juga  Ini Dia Ragam Kuliner Selama November di Best Weastern Premier Panbil Batam

Edi mengatakan hal itu diatur sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan.

Gedung BP Batam

“Bentar dulu. Ini penetapan bukan pengaturan. Kalau pengaturan wajib sosialisasi. Sedangkan ini penetapan, masa harus disosialisasikan dulu,” katanya.

Edi mengatakan pihaknya berprinsip menjaga investasi yang sudah eksis di Batam. “Makanya saya panggil asosiasi pengusaha kemarin. Apa sih masalahnya. Waktu sosialisasi kemarin itu, yang datang pedagang semuanya. Nah nanti industri tergantung pedagang. Lama-lama takutnya industri jadi pedagang,” jelasnya.

Tapi, Edi juga tetap meminta kepada pemerintah pusat untuk mendalami dan membuat kajian mengenai barang konsumsi ini.

“Saya kembalikan, lalu saya tunggu. Bagi saya, jangan sampai kegiatan usaha berhenti. Saya manjakan investasi ayng ada dan kegiatan usaha yang lain,” tuturnya.

Sebagai bentuk mengurai permasalahan yang selama ini dikeluhkan kalangan pengusaha, akhirnya Badan Pengusahan (BP) Batam melakukan sosialisasi terkait Peraturan Kepala (Perka) nomor 8 tahun 2019 Jo Perka nomor 10 Tahun 2019 terkait penyelenggaraan Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, di Gedung IT Center BP Batam, Kamis (20/6/2019) siang.

Dalam sosialisasi yang dihadiri sejumlah pengusaha tersebut, Tri Novianta, Direktur Lalu Lintas Barang BP Batam mengatakan bahwa sosialisasi tersebut terbilang sangat penting guna memberikan penjelasan terkait berbagai hal dari adanya perubahan-perubahan yang dianggap cukup mendasar. Khususnya terkait permasalahan-permasalahan yang diberikan fasilitas. Salah satunya barang konsumsi.

Dimana sebelumnya, bahan konsumsi merupakan barang yang dimasukkan dalam Angka Pengenal Importir Umum (APIU) oleh semua perusahaan pemegang APIU yang kita berikan fasilitas barang konsumsi. Yaitu fasilitas pembebasan PPN, bea masuk, pajak barang mewah dan cukai.

“Dan dengan adanya Perka yang baru ini, kita melakukan rasionalisasi barang konsumsi. Jadi istilah rasionalisasi barang konsumsi ini adalah hasil dari evaluasi dari tim evaluator dari pusat, yang melakukan evaluasi terhadap kawasan bebas seperti Batam, Bintan, Karimun dan Sabang,” jelasnya.(Iman Suryanto)

Baca Juga  Sambut Natal dan Tahun Baru, Telkomsel kembali 'Bagi-bagi' Hadiah. Ini Syaratnya

DomaiNesia

Berita Terkait