Home » Terkait Surat Urunan Koruptor, Aliansi Mahasiswa Kota Batam Tuntut Sekda Dicopot

Terkait Surat Urunan Koruptor, Aliansi Mahasiswa Kota Batam Tuntut Sekda Dicopot

IDNNews.id, Batam – Puluhan Mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Kota Batam dan tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Kota Batam, menuntut Pemerintah Kota Batam untuk mencopot Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Batam dari posisinya.

Mengingat, yang bersangkutan telah secara langsung dan jelas memberikan celah dan kesempatan untuk ‘menyuburkan’ korupsi di lingkungan pemerintahan melalui surat Urunan yang ditujukan untuk terdakwa koruptor Abd Samad.

“Surat itu sangat meresahkan. Mengingat, di negara lain saja tindakan terkait korupsi itu ditindak tegas dengan cara di hukum mati maupun digantung hingga dikucilkan. Tapi di Indonesia , khususnya di Kota Batam malah dibantu. Bagaimana Perasaan Kota Batam ini? Untuk itu kami meminta agar yang bersangkutan (Sekda kota Batam) dicopot dari jabatannya,” teriak mahasiswa melalui pengeras suara saat berunjuk rasa di halaman Kantor Pemerintah Kota Batam terkait Surat Urunan untuk koruptor, Senin (4/2/2019).

Baca juga : Soal Surat Urunan Koruptor, Wawako Batam: Sekda Sudah Berikan Penjelasan ke Jakarta

Hal senada juga diungkapkan oleh mahasiswa lainnya yang mempertanyakan ketidaktahuan dari Kepala Daerah, dalam hal ini Wali Kota dan Wakil Wali Kota Batam terkait surat yang ditandatangani Sekda dan ditembuskan ke orang nomor satu dan dua di Pemerintahan Kota Batam.

“Kami juga mempertanyakan kepada Wali Kota dan Wakil Wali Kota Batam, kenapa tidak diketahui secara langsung sehingga bisa dihentikan. Seharusnya, kepala daerah mengetahui secara langsung,” teriak mahasiswa.

Mereka pun meminta agar pencopotan Sekda Kota Batam dilakukan secepatnya. Karena surat urunan tersebut, secara langsung mengajarkan kepada masyarajat untuk memelihara tindakan-tindakn korupsi di Pemerintahan.

“Tuntutan kami sama dengan yang lain.Kami dari Aliansi Mahasiswa se-Batam menuntut agar dicopot Pak Sekda,” teriaknya.

Baca Juga  Konsistensi Berikan Layanan Berkualitas, Telkomsel Terima Penghargaan dari Pemkab Natuna

Baca juga : Ketua DPRD Batam: Surat Urunan untuk Koruptor itu Tak Pantas dan Tak Etis

Pada kesempatan tersebut, rombongan diterima Wali Kota Rudi dan Wakil Wali Kota Batam Amsakar Achmad menemui mahasiswa dan mendengarkan aspirasi mereka.

Tak ada komentar panjang yang diungkapkan oleh Rudi.

Namun pihaknya mengaku akan menerima dan menampung semua aspirasi yang telah disampaikan oleh mahasiswa.

“Terima kasih atas kedatangannya, dan terima kasih atas masukannya. Kami akan tampung dan menerima aspirasinya,” terang Rudi.

Setelah mendengarkan hal tersebut, rombongan mahasiswa tadi pun langsung mengundurkan diri.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, surat yang dimaksud adalah surat permohonan bantuan yang ditujukan guna ‘meringankan beban’ terpidana korupsi Abd Samad, eks Kasubbad Bansos bagian Kesra Sekretariat Daerah Kota Batam.

Baca juga : Udin P Sihaloho: Surat Urunan untuk Koruptor Itu Fatal, Kami Minta KPK Turun ke Batam

Abd Samad, dalam surat itu, disebut dijatuhi hukuman 4 tahun penjara dan denda Rp 626 juta, dan jika tak dibayarkan, masa tahanan bertambah jadi 5 tahun 6 bulan.

Untuk ‘membantu’ Abd Samad dalam melunasi denda itulah, Sekda Batam meneken surat yang di dalamnya memohon bantuan Rp 50 ribu per orang dari tiap PNS di Kota Batam.

Surat itu juga ditembuskan ke Wali Kota, Wakil Wali Kota, Asisten Administrasi Setda, serta Inspektorat.

KPK pun menilai surat itu sebagai bentuk kompromi terhadap korupsi. Surat itu juga dianggap tak sejalan dengan keputusan untuk memecat semua PNS yang terbukti korupsi.

Baca juga : Surat Urunan untuk Koruptor di Batam, Ombudsman RI: Korupsi Sudah Menjadi Fenomena Sosial

“Di tengah semangat kita memberantas korupsi dengan segala kendala yang ada saat ini, bahkan pasca-adanya Keputusan Bersama Mendagri, Menpan RB, dan Kepala BKN untuk memberhentikan PNS yang terbukti melakukan korupsi, justru kita mendengar ada surat-surat seperti itu,” ucap Febri.

Baca Juga  Panbil Group Gelar Family Food Festival

Dia pun meminta PNS di Batam tak mematuhi surat tersebut. Febri mengingatkan jiwa korsa bukan untuk membantu koruptor.

“Jiwa korsa mestinya kebersamaan untuk kebaikan dalam pelayanan tugas melayani masyarakat. Bukan justru kebersamaan membela pelaku korupsi,” jelasnya.

“Bagi para PNS di Batam, tidak perlu mengikuti permintaan tersebut,” sambung Febri.

Pihak Pemkot Batam sendiri telah membenarkan surat tersebut. Menurut Pemkot Batam, surat itu dibuat sebagai bentuk korsa setelah istri Abd Samad meminta bantuan.

“Dasarnya sederhana sekali, ini terkait jiwa korsa terhadap sesama pegawai,” Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) M Sahir di Kantor Wali Kota Batam sebagaimana dikutip dari BBC News Indonesia, Senin (21/1).

“Maka kami ajak kawan-kawan untuk meringankan hukumannya,” sambung Sahir.

Baca juga : Ini Kronologis Keluarnya Surat Urunan untuk Koruptor di Batam

Namun, setelah surat tersebut viral dan bikin heboh, Sahir mengakui hal itu adalah sebuah kesalahan. Ke depan, katanya, ketika pihak Pemerintah Kota mengajak para PNS menunjukkan jiwa korsa mereka. Hal itu dapat dilakukan secara lisan saja.

“Ataupun bisa koordinasi dengan pihak Korpri saja, mungkin akan lebih tepat, tapi saat ini dana bantuan itu belum terkumpul,” katanya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Batam Jefridin, enggan mengomentari surat yang ia tanda tangani tersebut. Ia meminta pertanyaan ditujukan ke Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), M Sahir. (Iman Suryanto)


DomaiNesia

Berita Terkait