Home » Tingkatkan PAD, DPRD Kepri ‘Dorong’ DPR RI dan Pemerintah Pusat Sahkan RUU Kepulauan

Tingkatkan PAD, DPRD Kepri ‘Dorong’ DPR RI dan Pemerintah Pusat Sahkan RUU Kepulauan

IDNNews.id, Batam – Untuk lebih memaksimalkan pendapatan asli daerah (PAD), DPRD Provinsi Kepri menggesa DPR RI bersama Pemerintah untuk segera mengesahkan rancangan Undang-undang (RUU) Kepulauan untuk menjadi Undang-Undang.

Hal tersebut diungkapkan Wakil Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kepri, Irwansyah disela-sela Focus group discussion (FGD) tentang Evaluasi dan Inventarisasi Prolegnas 2020-2024 dan tidak Prioritas Tahun 2020 oleh Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) DPD RI bersama Universitas Batam (Uniba), Kamis (21/11/2019).

“Tahun depan, APBD Kepri hanya Rp3,9 triliun. dan jumlah ini, terbilang masih jauh dari target kita Rp1,2 triliun. Dimana Rp1 Triliun sisanya, berasal dari kendaraan bermotor. Sementara potensi yang berasal dari maritim belum dimaksimalkan sepenuhnya,” jelasnya.

Ia juga menegaskan, pengesahan RUU ini nantinya dapat menyelesaikan berbagai persoalan yang ada. Mulai dari keamanan, pendidikan hingga kemiskinan serta pengangguran.

“Wilayah Provinsi Kepri sendiri, merupakan wilayah Kepulauan. Selain itu, kita juga menyampiakn berbagai isu-isu yang sangatr strategis. Di antaranya labuh jangkar, pipa gas Natuna-Singapura dan jembatan Batam-Bintan,” terangnya.

“Terkait labuh jangkar, Kementerian perhubungan mau menyerahkan ke provinsi. Tapi jumlahnya hanya setengah atau dibagi dua. Namun demikian, hingga saat ini belumk terealisasi,” terangnya.

Sementara Rektor Universitas Batam Chablullah Wibisono menyampaikan beberapa usulan rancangan regulasi tentang industri berbasis kelautan, industri berbasis agrobisnis dan perbankan syariah.

“Kemudian pembangunan SDM, pendirian BPRS dan pariwisata berbasis kelautan,” katanya.

Sementara itu, Ketua PPUU DPD RI, Alirman Sori mengatakan kegiatan tersebut dilakukan untuk dapat merumuskan Rancangan Undang-Undang (RUU) yang dapat mensejahterakan masyarakat di daerah.

Dan hasil evaluasi ini, dilakukan untuk meminta masukan dan gagasan mengenai RUU yang sesuai dengan kebutuhan daerah. Sehingga dalam perumusan RUU usul dari DPD RI, benar-benar dibutuhkan dan membawa manfaat bagi daerah, terutama dalam percepatan pembangunan dan mensejahterakan di daerah.

Baca Juga  Jaga Perairan Indonesia, Komisi I DPR RI Nilai Perlu Adanya Penambahan Alutsista Khusus

“Tugas utama PPUU periode 2020-2024 adalah percepatan kesejahteraan untuk masyarakat. Kita membuat suatu legislasi untuk fokus pada percepatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan. Baik secara ekonomi, kesehatan, pendidikan, ataupun sosial,” katanya. (*)


DomaiNesia

Berita Terkait