Home ยป Utusan Sarumaha: Pelaksanaan Perwako Jamkesda di Batam Jangan Setengah Hati

Utusan Sarumaha: Pelaksanaan Perwako Jamkesda di Batam Jangan Setengah Hati

Utusan Sarumaha, Anggota Komisi 1 DPRD Kota Batam
Utusan Sarumaha, Anggota Komisi 1 DPRD Kota Batam

IDNNews.id, Batam – Pemerintah memberikan jaminan pembiayaan pelayanan kesehatan secara gratis kepada fakir miskin atau orang tidak mampu. Bahkan hal ini sudah tertuang dalam Undang-Undang (UU) Rumah Sakit yang telah mengamanatkan kepada pemerintah dan seluruh rumah sakit untuk memberikan layanan kesehatan secara profesional dan bertanggung jawab.

Sehingga hak-hak masyarakat dalam hal kepentingan kesehatannya bisa terlindungi denga baik. Untuk itu, Jaminan pelayanan kesehatan bagi masyarakat fakir miskin dan tidak mampu serta orang terlantar harus menjadi perhatian serius pemerintah kota Batam.

Oleh karenanya, Peraturan Wali Kota (Perwako) Batam nomor 15 Tahun 2020 kiranya menjadi acuan bagi Dinas Kesehatan Kota Batam dalam memberikan pelayanan kepada fakir miskin dan tidak mampu serta orang terlantar untuk mendapatkan pelayanan.

Utusan Sarumaha, Anggota Komisi 1 DPRD Kota Batam
Utusan Sarumaha, Anggota Komisi 1 DPRD Kota Batam

Hal tersebut diungkapkan Utusan Sarumaha, Anggota Komisi 1 DPRD Kota Batam saat menghubungi IDNNews.id, Kamis (29/4/2021) pagi. Pihaknya juga meminta dan menggarisbawahi kepada Pemerintah Kota Batam dalam hal ini Dinas Kesehatan untuk memahami Perwako tersebut.

Baca Juga  Jadi Green Hospital, Ini Yang Dilakukan RSBP Batam

Mengingat, sejak tahun 2020 jika ada orang yang tidak mampu dan masuk ke rumah sakit untuk menjalani perawatan kesehatan akan ditanggung oleh Pemerintah melalui APBD Kota Batam melalui Dinas Kesehatan.

“Artinya, orang yang tidak mampu dan tidak memiliki BPJS kesehatan dan tidak masuk dalam DTKS (Data terpadu kesejehateraan sosial) pada kementrian sosial setidaknya bisa sedikit lebih lega. Artinya tidak menanggung biaya selama perawatan,” jelasnya.

Namun sejak Maret 2021 ini, tambahnya, Dinas Kesehatan Kota Batam terpantau tidak menerapakan seperti tahun 2020 lalu. Dimana Dinkes berpatokan kepada ID DTKS.

Artinya dengan kata lain, pasien yang bersangkutan baru bisa mendapatkan jaminan layanan kesehatan setelah mendapatkan surat rekomendasi dari Dinas Sosial, kemudian akan didaftarkan pada DTKS.

Baca Juga  Ditreskrimsus Polda Kepri: Ketersedian Sembako Aman. Ada Kenaikan Harga, Tapi Masih Wajar

“Dan persoalannya adalah, di sisi lain RT dan RW serta Lurah telah mengeluarkan surat pernyataan bahwa yang bersangkutan tidak mampu. Artinya pemeritah tahu bahwa yang bersangkiutan tidak memiliki uang untuk membayar itu. Lalu kenapa diapresialkan sejak DTKS,” tegasnya.

Pihaknya pun memberikan contoh, jika ada warga kurang mampu dan masuk ke rumah sakit untuk menjalani perawatan selama 10 hari. Maka surat DTKS dari Dinas Sosial keluar hari ke-7, maka yang hanya ditanggung adalah hari ke 7-10. Sementara, hari pertama hingga ke 6 siapa yang menanggung?

“Inikan aneh, dari mana orang fakir miskin dan tidak mampu membayar sisa pembayaran yang tidak ditanggung. Sehingga hal wajar, jika banyak KTP-KTP atau dokumen ditahan pihak rumah sakit sebagai jaminan pembayaran,” terangnya.

Baca Juga  Bolehkan Bayar Zakat Fitrah dengan Uang? Berikut Penjelasan Majelis Ulama Indonesia

Anehnya, tegasnya lagi, pihaknya sudah membaca dan meneliti perwako itu. Ternyata ada semacam kekeliru dalam menafsirkan terkait syarat penerima bantuan layanan kesehataan, setelah mendapatkan rekom dinsos bukan lagi berdasarkan indikasi medik.

Seharusnya bantuan layananan kesehatan adalah, sesuai indikasi medik sebagai syarat mutlak. Sehingga masyarakat benar-benar terjamin dalam bidang pelayanan kesehatan.

“Untuk itu, kita minta jangan setengah hatilah membantu masyarakat yang kurang mampu ini. Padahal asas masyarakat dalam hal kesehatan itu adalah wajib. Oleh karenanya, Pemerintah Daerah harus hadir dan tidak boleh setengah hati,” tutupnya. (Iman Suryanto)


DomaiNesia