Home » Wali Kota Batam: Hak Kelola Wilayah Teluk Tering Ada di Pemerintah Daerah bukan di BP Batam

Wali Kota Batam: Hak Kelola Wilayah Teluk Tering Ada di Pemerintah Daerah bukan di BP Batam

IDNNews.id, Batam – Wali Kota Batam Muhammad Rudi mengaku telah mengeluarkan surat rekomendasi pengembangan wilayah pesisir Teluk Tering, Batam Center kepada PT Kencana Investindo Nugraha (KIN) pada 9 Maret 2018 lalu.

“Sekarang begini, semua orang mau investasi tentu menyampaikan proposal, proposal akan dibahas tim bukan saya saja, kalau dianggap mampu kita berikan rekomendasi,” ucap Rudi sebagaimana dilansir Batam Pos, Jumat (8/2/2019).

Dalam proposalnya, Rudi mengatakan PT Kencana Investindo Nugraha akan membangun kawasan bisnis dan hunian moderen bertajuk Batam Marina Bay di pesisir Teluk Tering, Batam Center.

Rudi menegaskan, pihaknya baru mengeluarkan surat rekomendasi, bukan izin reklamasi.

BACA: Pojok Opini: Ada Banyak Isu dan Faktor. Kemana Isu Dualisme Batam Berlabuh (Seri 2)

Rudi mengatakan, kewenangan perizinan reklamasi untuk wilayah pesisir di radius 0 hingga 12 mil laut berada di tangan pemerintah provinsi.

“Maka saya tak bicara lebih jauh, maka saya beri rekomendasi ke gubernur (Kepri), bahwa PT (KIN) mampu dan akan membangun Batamcenter di laut itu,” kata dia.

Rudi kemudian membantah rekomendasi kepada PT KIN itu dilandasi kepentingan politis. Ini lantaran PT KIN dikabarkan merupakan milik petinggi Partai Nasdem.

Namun Rudi menyampaikan, sejauh ini hanya PT KIN yang menyampaikan proposal dan meminta rekomendasi ke Pemko Batam. Sementara perusahaan lain yang juga mengincar proyek reklamasi dan pengembangan Teluk Tering meminta rekomendasi langsung ke Pemerintah Provinsi Kepri.

BACA: Ombudsman RI: Penyelesaian Dualisme Tidak Bisa Dilakukan dengan Peleburan Saja

“Siapa yang minta ke kami, kami kasih rekomendasi. Yang tidak minta, tak dikasih,” tegasnya.

Ia mengatakan, rekomendasi memang perlu karena pihaknya merupakan pimpinan daerah di Batam. Namun, izin reklamasi tetap menjadi kewenangan gubernur Kepri.

Baca Juga  Besok, Nasdem Buka Pendaftaran Calon Kepala Daerah
pemko batam

“Pak gubernur hanya berikan izin untuk reklamasi, setelahnya balik ke saya seperti IMB segala macam, kalau sudah jadi darat lokasinya sekian hektare, (izin) Amdal-nya di kami juga,” terang politikus Nasdem itu.

BACA: Ini Komentar Wali Kota Batam Terkait Rekomendasi Kota Air ke PT Kencana Investindo Nugraha

Menurut dia, rencana pengembangan Teluk Tering oleh PT KIN sudah berproses dua tahun terakhir. Namun, ia mengaku tidak hafal persis kapan waktunya. “Maka itulah, rekomendasi yang dikeluarkan dan ditandatangani Sekda (Jefridin),” terangnya.

Disinggung soal rencana Badan Pengusahaan (BP) Batam membangun Kota Air di Teluk Tering, Rudi mengaku tidak perlu tahu.

Sebab menurut dia, sesuai Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, hak kelola wilayah Teluk Tering ada di pemerintah daerah, bukan di BP Batam.

“Ini tak ada hubungan langsung dengan BP Batam, saya ulangi, ini tidak ada hubungan langsung dengan BP Batam. Karena kami bekerja berdasarkan undang-undang. UU keluar maka wewenang melekat dan harus ditaati betul,” tegasnya.

Pemilihan Investor Harus Transparan

Sementara itu, berdasarkan hasil investigasi di Tempo pada Februari 2019, berjudul ‘Jejak Partai di Teluk Batam” , diduga pemberian rekomendasi terhadap PT Kencana Investindo Nugraha ini berkaitan erat dengan pertimbangan politik. Ada dugaan, penguasa perusahaan tersebut dipegang oleh petinggi Partai politik di mana Wali Kota Batam bernaung.

Dan penempatan wali kota sebagai Kepala Badan Pengusahaan Batam ex officio sebagaimana dilansir Tempo, bukan solusi tepat menyelesaikan tumpang-tindih pengelolaan wilayah itu.

Ikhtiar pemerintah pusat menghentikan dualisme di kawasan industri tersebut justru menjadi celah bagi pejabat daerah untuk bagi-bagi proyek tanpa seleksi ketat. Satu nakhoda untuk dua kapal berbeda ini berpotensi melahirkan pemburu rente.

Baca Juga  Kadin Kepri 'Tantang' Calon Kepala Daerah Batam dan Kepri untuk Lakukan Ini

BACA: KPK Minta Wali Kota Batam Jelaskan Surat Urunan untuk Koruptor

Sejak menjadi Wali Kota Batam, Muhammad Rudi bolak-balik mengirim surat kepada Wakil Presiden Jusuf Kalla. Ia meminta seluruh kewenangan BP Batam dialihkan. Dengan begitu, pemerintah kota berhak mengurus izin investasi yang hendak masuk ke sana.

Rupanya, usaha mengalihkan kewenangan ini didasari motif lain sang Wali Kota. Hal itu bisa dilihat pada langkah Pemerintah Kota Batam yang telah merekomendasikan PT Kencana Investindo Nugraha mengembangkan pusat bisnis di pesisir dan perairan Teluk Tering, Batam, sejak Maret 2018.

Proyek reklamasi ini berada di tiga kecamatan. Pemerintah Kota Batam telah menyusun rencana induk Batam Marina Bay di tiga wilayah itu, lengkap dengan peta pemanfaatan ruang laut untuk pengembangan kawasan.

Persetujuan itu mengandung sejumlah kejanggalan. Pertama, rekomendasi kepada Kencana Investindo untuk memanfaatkan pesisir Teluk Tering diduga tanpa melalui tender terbuka. Kedua, akta pendirian Kencana Investindo menunjukkan perusahaan ini memiliki afiliasi dengan petinggi Partai NasDem, tempat Muhammad Rudi aktif dalam tiga tahun terakhir.

BACA: Ini Kronologis Keluarnya Surat Urunan untuk Koruptor di Batam

Pengembangan kawasan yang diberikan atas dasar “kedekatan satu partai” ini berbahaya. Semestinya Pemerintah Kota Batam memberikan kesempatan yang sama kepada pelaku usaha lain. Perlakuan istimewa kepada satu usaha bisnis ini perlu dijelaskan kepada publik.

Apalagi BP Batam berencana membangun pusat bisnis dan keuangan di kawasan yang sama. Bedanya, tidak akan ada permukiman komersial di wilayah tersebut. BP Batam akan menggelar lelang untuk menyeleksi calon investor yang tertarik membangun pesisir Teluk Tering. Perebutan kue investasi juga terjadi pada proyek pengembangan kawasan Bandar Udara Hang Nadim.

Baca Juga  Praveen/Melati Sabet Gelar Juara Denmark Open 2019

Pemerintah harus berpegang pada undang-undang. Dualisme pengelolaan Batam tak akan terjadi bila peraturan pemerintah mengenai hubungan kerja antara pemerintah kota dan BP Batam terbit sejak jauh hari. Aturan ini merupakan amanat Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kota Batam. Meski terlambat, pemerintah sebaiknya segera menerbitkan regulasi tersebut.

BACA: Ini Dia Profil Abd Samad yang Namanya Muncul Dalam Surat Urunan di Pemko Batam

Regulasi itu penting untuk memisahkan kewenangan antara pelayanan publik dan investasi di masa transisi seperti saat ini. Pemerintah kota sebaiknya berfokus, antara lain, pada pelayanan kesehatan, pendidikan, dan administrasi kependudukan.

Adapun pengambilan keputusan di sektor bisnis dan investasi, yang kerap membutuhkan kreativitas dan inovasi, sebaiknya tetap menjadi porsi BP Batam. Tiap lembaga membutuhkan pemimpin dengan keterampilan berbeda.

Ada baiknya pemerintah mempertimbangkan Batam sebagai kota otonomi khusus dengan dukungan penuh dari Jakarta, termasuk dalam memilih pemimpin kawasan ekonomi khusus di sana. Bisa saja ditentukan kriteria seperti ahli ekonomi dan strategi pembangunan plus bebas dari konflik kepentingan partai politik. Di sinilah peran aktif Menteri Koordinator Perekonomian, yang bisa melangkah lintas sektoral, dibutuhkan.

Pemilihan investor harus transparan. Upaya mendorong Batam sebagai lokomotif industri nasional akan macet di tengah jalan bila pengembangan kawasan dikelola dengan cara membagi-bagi proyek dan lahan.(*)


DomaiNesia

Berita Terkait